VIVAnews - Bibit dan Chandra Ditetapkan Sebagai Tersangka: Hehamahua: Sangkaan Polisi Lemah

Bibit dan Chandra Ditetapkan Sebagai Tersangka

Hehamahua: Sangkaan Polisi Lemah

"Ini tragedi nasional," kata Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua.

Rabu, 16 September 2009, 08:19 WIB

Ita Lismawati F. Malau, Elin Yunita Kristanti

Pimpinan KPK Chandra M Hamzah & Bibit Samad Riyanto ke Mabes Polri (Antara/ Widodo S Jusuf)

VIVAnews - Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyalahgunaan kewenangan. Namun, Penasihat KPK Abdullah Hehamahua menilai pasal itu lemah.

"Ini tragedi nasional," tegas Abdullah seperti ditayangkan TVOne, Rabu 16 September 2009. "Chandra dapat keuntungan dari mana?"

Dia menjelaskan Chandra dikenakan pasal 12 e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur soal pemerasan. "Tindakan melawan hukum merugikan keuangan negara. Unsur-unsurnya tidak ditemukan," kata Abdullah.

Menurutnya, KPK telah memeriksa empat pimpinan terkait pengusutan bos PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo pasca testimoni Antasari Azhar. "Tidak ditemukan unsur yang mendatangkan keuntungan diri sendiri."

Dia menjelaskan KPK tidak diberikan kewenangan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Dengan demikian, kata dia, 99 persen tindakan penetapan Anggoro sebagai tersangka dalam kasus pengadaan Sistim Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) pasti dilanjutkan ke pengadilan dan dihukum. "Kalau salah satu menerima suap, pasti terbongkar di pengadilan. Ini berarti bunuh diri," tegasnya.

Abdullah yakin KPK telah di jalur yang benar saat pengusutan Anggoro itu. "KPK solid. Kami tunjukan KPK benar," kata dia.

• VIVAnews

Kirim kepada teman

Cetak berita ini

Rating

komentar

lp3bj

16/09/2009

Sejarah reformasi puncaknya mei 1998 ,koruptor tumbang ditandai dengan di dudukinya Gedung DPR oleh RATUSAN RIBU mahasiswa, dan LAHIRLAH UU KHUSUS KPK .Ibu Pertiwi membayar dengan 7 nyawa mahasiswa dst.Komisi Pemberantas Korupsi oleh sejarah memang DITAKDIRKAN menangkap Oknum koruptor di DPR,Kejaksaan ,Polri dan Jajaran Pemerintah Bupati,walikota dan SIAPAPUN . kinerja pemberantasan korupsi baru membaik dari angka 2,6 ke 2,8 (NEGARA TERKORUP DI DUNIA) dan kapan mencapi angka 9 kalau UU wewenang khusus KPK MENUNTUT dan MENYADAP dipangkas??????????

lp3bj

16/09/2009

Menurut peneliti TI Indonesia Frenky Simanjutak, dari 1.218 transaksi, 48% responden pelaku bisnis mengaku menyuap polisi dalam interaksinya. Rata-rata nilai transaksi suap pelaku bisnis terhadap polisi Rp 2.273.000. “Polisi lembaga paling rentan korupsi,” kata Frenky, Rabu (21/1

fardian

16/09/2009

Inilah wajah carut marut hukum di Indonesia...terlihat sekali ini adalah semangat balas dendam penegak hukum lain terhadap KPK ketimbang semangat pemberantasan korupsi....apalagi RUU tipikor akan mengebiri kewenangan KPK dalam penuntutan...selamat buat para koruptor, anda menang....