Survei integritas terhadap para pejabat tersebut perlu dilakukan sebelum menjabat.
Ita Lismawati F. Malau, Yudho Rahardjo
|
|
Wakil Ketua KPK Haryono Umar (Antara/ Rosa Panggabean) |
|
VIVAnews - Dalam beberapa tahun terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan survei integritas terhadap pelayanan publik baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. KPK berencana untuk menambah dengan survei yang lebih spesifik ke individu, yakni integritas pejabat negara.
Untuk ini, KPK akan berguru terlebih dahulu kepada Korean International Cooperation Agency (KIOCA) atau sejenis KPK di Korea Selatan. "Survei ini sudah dilakukan Korsel. kami pikir ini bagus sekali. Kenapa tidak kita ikuti juga," kata Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan Haryono Umar kepada wartawan, Selasa 2 Februari 2010.
Beberapa pegawai KPK, kata dia, akan dikirim ke Korea Selatan untuk mempelajari survei tersebut.
Menurut Haryono, survei integritas terhadap para pejabat tersebut perlu dilakukan sebelum seseorang menduduki jabatan tertentu di lembaga negara. Sehingga, rekam jejak bisa diketahui lebih dulu untuk dipertimbangkan serta diseleksi.
"Jadi ketika jadi pejabat, tidak cukup seseorang melaporkan harta kekayaannya," ujar Haryono.
Haryono juga memaparkan survei pelayanan publik yang dilakukan di instansi pemerintah sejak 2007 pun hasil berguru ke Korea Selatan. "Survei Ini akan berlanjut terus," kata dia.
Ke depan KPK akan melakukan survei integritas terhadap pribadi pejabat sebagai bagian penting dari upaya pencegahan. "Para pimpinan harus menjadi suri tauladan," tegas Haryono.
Selain survei, KPK dan KIOCA juga akan kerja sama ke arah mutual legal assesment (MLA). "Untuk asset recovery dan pencarian orang."
• VIVAnews
