"Presiden malah lempar bola lagi ke kepolisian dan kejaksaan," kata Zainal dari Pukat UGM.
Ita Lismawati F. Malau, Mohammad Adam
|
|
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (AP Photo/Achmad Ibrahim) |
|
VIVAnews - Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Muchtar menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengeksekusi rekomendasi Tim 8 terkait kasus dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto.
"Presiden malah lempar bola lagi ke kepolisian dan kejaksaan," kata Zainal dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Selasa 24 November 2009.
Ia mengatakan seharusnya Presiden yang mengambil tindakan tegas terkait kasus penyalahgunaan kewenangan dan pemerasan yang dijeratkan kepada Chandra dan Bibit.
Dalam pembacaan sikap, kata Zainal, Presiden juga sempat melontarkan pernyataan bahwa Kapolri dan Jaksa Agung melakukan penertiban di lembaga masing-masing.
"kata-kata ini mengindikasikan Presiden menyerahkan reformasi di tubuh penegak hukum itu kepada kapolri dan jaksa agung," kata dia. Padahal, ia menilai reformasi birokrasi seharusnya di mulai dari kepala pemerintahan baru ke bawah.
• VIVAnews
Wakabareskrim Limpahkan Kasus Anggodo ke KPK 
Rapat DPR, Polri, Kejaksaan dan KPK 
Aksi Teatrikal Dukung KPK 
Tim Delapan Minta Klarifikasi Bambang Widaryatmo 
Ade Raharja Penuhi Panggilan Tim Delapan 
Kejaksaan Segera Tindaklanjuti Arahan Presiden 
Polri Akan Memproses Kasus Bibit Sesuai Koridor Hukum 
Jaksa Agung Tanggapi Keputusan Presiden 
SBY: Sejak Awal Kasus Ini Sudah Kontroversial 
Kasus Bibit-Chandra Diselesaikan di Luar Sidang 