|
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum menunjukkan sikap tegas terkait rekomendasi Tim Delapan atau Tim Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Masyarakat diminta menunggu jawaban presiden pada Senin pekan depan, 23 November 2009.
"Presiden seharusnya ucapkanlah sesuatu, bahwa dia oke dengan risikonya," kata Pakar Filsafat Poltik Universitas Indonesia, Rocky Gerung, dalam diskusi 'Bagaimana Mengelola Pemerintahan Baik', di Gedung DPD RI, Jumat, 20 November 2009.
Menurutnya, waktu satu minggu terlalu lama bagi rakyat untuk menunggu ketegasan presiden untuk mengakhiri konflik yang membenturkan antara Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi itu. Padahal, dalam situasi saat ini, ketegasan presiden diperlukan segera untuk meredam keresahan masyarakat.
Ia justru melihat presiden membuat keadaan mengambang, seolah memberi angin segar atas rekomendasi Tim Delapan, tapi di sisi lain mempertahankan kekuatan kepolisian dan kejaksaan. "Jadi seolah SBY dibelah jadi dua, terus dia berkelahi dengan dirinya sendiri. Jadi SBY versus SBY yang menang SBY," ujarnya.
Sebelum menggelar rapat untuk membahas hasil rekomendasi Tim Delapan, SBY mengatakan, "Jangan sampai saya sebagai presiden didorong, dipaksa untuk mengambil langkah yang bukan kewenangan saya, itu melanggar undang-undang."
Dalam rekomendasi setebal 31 halaman itu, Tim Delapan meminta presiden, di antaranya, untuk menghentikan kasus Bibit dan Chandra, mengusut keterlibatan Kabareskrim Komjen Susno Duadji dalam kasus Bank Century, reposisi personel penegak hukum, dan pemberantasan makelar kasus di tubuh penegak hukum.
Presiden berencana mengumumkan sejumlah langkah atas rekomendasi itu pada Senin, 23 November 2009.
Rapat DPR, Polri, Kejaksaan dan KPK 
Aksi Teatrikal Dukung KPK 
Tim Delapan Minta Klarifikasi Bambang Widaryatmo 
Ade Raharja Penuhi Panggilan Tim Delapan 
Wisnu Temui Tim Delapan Setelah Ritonga 
Kompas dan Koran Sindo Siap Penuhi Panggilan Polri 
Jaksa Agung : Tim 8 Tidak Konsisten 
Rapat antara Komisi Hukum DPR, Polri, Kejaksaan, dan KPK 
Bibit-Chandra Masih Jalani Wajib Lapor 
Komisi III DPR Kembali Panggil Jaksa Agung, Kapolri dan KPK 