Kasus KPK
Priyo Bantah DPR "Humas" Kepolisian
Niat Komisi III, ujar Wakil Ketua DPR itu, hanya ingin mendudukkan masalah di tempatnya.
Senin, 9 November 2009, 15:19 WIB
Arfi Bambani Amri, Muhammad Hasits
Politisi Golkar, Priyo Budi Santoso (Antara/ Widodo S Jusuf)

VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Priyo Budi Santoso, membantah Komisi III DPR menjadi "hubungan masyarakat" kepolisian. Komisi III, ujar Priyo, hanya ingin mendudukkan masalah di tempatnya.

"Sama sekali tidak benar bahwa Komisi III menjadi semcam Humas Kepolisian," kata Priyo ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin 9 November 2009. "Komisi III hanya ingin mendudukkan persoalan antara kepolisian, kejaksaan dan DPR," ujarnya. "DPR rencana mau mempertemukan ketiganya," ujar politisi Golkar itu.

Priyo menyatakan pemanggilan Kepala Polri, Jenderal Bambang Hendarso Danuri, atas sepengetahuannya. "Waktu itu saya yang teken. Tujuannya mengklarifikasi berita yang beredar," kata Priyo.

Pada pertemuan itu Kamis lalu itu, Kapolri mengklarifikasi banyak hal mengenai kasus dua pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Kapolri menyatakan kedua tersangka penyalahgunaan wewenang itu diusut dengan bukti-bukti yang cukup.

Dalam pertemuan itu pula, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Susno Duadji, bersumpah tidak menerima dana Rp 10 miliar terkait kasus Bank Century. Pernyataan Susno itu dihadiahi tepuk tangan para wakil rakyat sehingga banyak menimbulkan kritik.

• VIVAnews
 
komentar
Muhammad Shodiqin
09/11/2009
Huwaaaa....,ini lagi bantahan dari wakil ketua DPR kita yang teramat sangat tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat karena kita semua sudah tahu bahwa DPR kita sekarang sudah terjerat dengan yang namanya koalisi dan mengharuskan mereka tunduk kepada mitra koalisi yang tak lain adalh pemerintah. Sedangkan pemerintah atau SBY sudah jelas sikapnya dalam hal ini (perseteruan polisi dengan Bibit-Candra,baca KPK) yakni cenderung memihak polri. SBY memang cepat dalam bereaksi tapi teramat sangat lambat dalam ber-aksi,lambat dalam bertindak. Bahkan meski namanya jelas2 dicatut dalam rekaman toh tetep diam saja tanpa ada aksi melaporkan dan membersihkan namanya,ini jelas beda ketika namanya dijelek2kan Zainal Ma'arif dulu yang langsung melaporkan balik Zainal Ma'arif. Pada prinsipnya DPR sekarang akan cenderung mengiyakan apa saja yang dikehendaki pemerintah,karena memang orientasi partai2 sekarang adalah kekuasaan dan bukan penyambung lidah rakyat...
iyek
09/11/2009
tidak akan pernah percaya
Kirim Komentar
Nama
Email
Komentar
Silahkan mengisi kode pengaman yang sesuai dengan gambar di atas.
Jika anda member Vivanews, silahkan login, atau Daftar ID anda.