VIVAnews - Dua Pimpinan KPK Ditahan: Gus Dur: TPF Hanya Pengalihan Publik

Dua Pimpinan KPK Ditahan

Gus Dur: TPF Hanya Pengalihan Publik

Tim yang dibetuk hanya akan mengalihkan perhatin publik terhadap Polri.

Selasa, 3 November 2009, 07:45 WIB

Amril Amarullah

Muspimnas PKB : Gus Dur (VIVAnews/Tri Saputro)

VIVAnews -- Mantan Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan, pembentukan tim pencari fakta (TPF) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan efektif.

Gus Dur menilai tim verifikasi yang dibentuk hanya upaya pengalihan publik, dimana orang saat ini marah terhadap sikap Polri. "Yah intinya bentuk pengalihan Polri saja," kata Gus Dur disela-sela wawancara di tvone, Selasa 3 November 2009.

Selain itu, Polri terkesan memaksakan kehendak. "Dia pikir kita setuju, yah tidak lah," tuturnya. Karena menurutnya percuma pembentukan TPF kalau tidak membebaskan Bibit dan Chandra, serta tidak bisa menyelamatkan KPK.

Sebelumnya, Presiden membentuk tim verifikasi fakta dan hukum terkait kasus pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Marwan memastikan proses hukum mereka tetap berjalan.

Tim ini diketuai Adnan Buyung Nasution, dengan wakilnya Kusparmono Ikhsan. Sekretaris Jenderal akan dijabat staf khusus Presiden bidang hukum Denny Indrayana.

"Ini komitmen Bapak Presiden bagaimana kasus dan proses hukum Bibit dan Chandra dapat berlangsung dengan baik," ujar mantan Panglima TNI ini.

Anggota untuk tim independen ini yakni, Todung Mulya Lubis, Amir Syamsuddin, Hikmahanto Juwana, Anies Baswedan, dan Komarudidn Hidayat. "Kepres akan terbit sore ini. Tim akan bekerja selama dua minggu paling lama, kalau mundur, tetap akan kita fasilitasi," ujar Djoko.

Seperti diketahui, Bibit dan Chandra kini masih mendekam di tahanan Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok. Selain kasus penyuapan dan pemerasan, Bibit dan Chandra juga dituduh menyalahgunakan kewenangan saat mencekal Anggoro.

• VIVAnews

Kirim kepada teman

Cetak berita ini

Rating

komentar

Valery

03/11/2009

Gus Dur sebagai bapak bangsa dan pernah menjadi Presiden RI, seharusnya memberikan komentar yang lebih pas terhadap pembentukan team independent, beliau kan harusnya tahu bahwa sebagai presiden, SBY tidak diperkenankan untuk ikut campur kedua institusi tersebut, hal ini untuk menjaga agar keduanya tidak di intervensi untuk kepentingan politik. Namun kita juga setuju bahwa banyak hal yang harus di koreksi dengan POLRI dimana terlalu banyak "Oknum", begitupun dengan KPK yang tentunya belum lama beroperasi seperti POLRI yang sudah lama sekali. Semoga para bapak bangsa bisa memberikan komentar yang lebih bijaksana dan membawa kedamaian terhadap negeri ini.

Miftah

03/11/2009

Sepakat, Gus Dur!!! Ini adalah bentuk kebodohan dan ketidakpercayaandiri SBY. Masukan Buat VIVANEWS. Tolong kalau bikin berita, yang urut penulisan sumber beritanya. Kok tiba-tiba ada penulisan kalimat "Sebelumnya, Presiden membentuk tim verifikasi fakta dan hukum terkait kasus pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Marwan memastikan proses hukum mereka tetap berjalan.", tanpa diterangkan sebelumnya, siapa MARWAN itu? Kemudian paragraf kalimat ""Ini komitmen Bapak Presiden bagaimana kasus dan proses hukum Bibit dan Chandra dapat berlangsung dengan baik," ujar mantan Panglima TNI ini. Padahal Djoko Suyanto, Menkopolkam tidak disebutkan keterangan berita sebelumnya. Mungkin editor VIVANEWS lebih teliti lagi dalam memproses berita yang masuk. jangan sampai kita dikecewakan dengan model penulisan berita yang seperti ini. Terima kasih

muhammad shodiqin

03/11/2009

Betul sekali apa yg dikatakan Gus Dur di ats, pembentukan TPF hanyalah upaya SBY untuk mengalihkan permasalahn yang ada. Kalau kita pikir secara jernih, permasalahn Bibit dan Chandra sudah ditangani kepolisian, lalu apa gunanya presiden bentuk TPF? Apakah dg adanya TPF Bibit-Chandra bsa di bebaskan??? Bukankah pembentukn TPF ini berarti SBY sndiri mengakui kalo kinerja kepolisian kurang beres? Lalu knpa tidak langsung menegur Polri? Benar kata pengamat politik E'ep Syaifullah Fatah, bahwa mungkin presiden adalah orang yang pintar, punya pembantu2 yang jg pintar, tapi jangan lupa bahwa rakyat sekarang juga telah PINTAR-PINTAR...!!!